Menteri PPPA Apresiasi Komitmen Gubernur Aceh Lindungi Perempuan dan Anak


Banda Aceh – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga mengapresiasi Gubernur Aceh Nova Iriansyah atas komitmennya melindungi perempuan dan anak di Aceh.

Bintang Puspayoga menyampaikan itu setelah mendengar penjelasan Gubernur Aceh terkait upaya kerjasama lintas sektoral yang dilakukan Aceh untuk sinkronisasi pelaksanaan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dalam konflik sosial.

“Saya ingin sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Aceh,” ujar Menteri Bintangsaat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Konflik Sosial di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Kamis, (26/11/ 2020) .

Menteri PPPA menyatakan, Pemerintah Indonesia terus berupaya memberdayakan perempuan di negara ini dan memberikan perlindungan terhadap anak. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS).

Menteri menyebutkan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik bertujuan untuk melindungi, menghormati, dan menjamin hak asasi perempuan dan anak dalam penanganan konflik. Perpres itu menjelaskan penyelenggara perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah.

Gubernur Aceh dalam sambutannya pada menyebutkan, kehadiran Menteri Bintang Puspayoga ke Aceh sebagai kunjungan yang cukup strategis dalam mendukung dan memajukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Aceh.

Hal itu mengingat Aceh pernah mengalami konflik bersenjata selama puluhan tahun yang disebut cukup berdampak terhadap perempuan dan anak.

Gubernur Nova juga menyampaikan komitmen Pemerintah Aceh dalam berbagai langkah perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Gubernur menjelaskan, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh masih relatif tinggi. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIMFONI PPA pada tahun 2019 ada 1.067 kasus dan per Oktober 2020 ada 396 kasus yang terlapor.

“Perempuan dan anak cenderung lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual, apalagi di daerah rawan konflik sosial,” kata Gubernur.

Oleh karenanya, lanjut Gubernur, dalam rangka penyelamatan, perlindungan, rehabilitasi, pemenuhan hak dasar dan spesifik perempuan serta anak, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah diberikan amanah dalam penanganan konflik sosial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS).

“Adapun program dan kegiatan perlindungan yang dimaksud dalam P3AKS adalah upaya pencegahan dan penanganan segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi,” katanya.

Namun begitu, permasalahan dan tantangan yang dihadapi terkait perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan disebut sangat kompleks.

Untuk mengatasinya, diperlukan penanganan efektif melalui kerjasama lintas sektoral dan melibatkan para pemangku kepentingan mulai dari tingkat terbawah yakni keluarga.

Rakornas itu turut dihadiri Ketua TP PKK Aceh, Dyah Erti Idawati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Nevi Ariyani, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto, perwakilan unsur Forkopimda, serta sejumlah pihak dari organisasi terkait perempuan dan anak.

Rakornas juga diikuti secara daring oleh seluruh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di seluruh Indonesia. [hms]