Rentenir Menjadi Musuh Pejuang Ekonomi Syariah di Aceh


Banda Aceh – Wali kota Banda Aceh, Aminullah menyatakan,bahaya rentenir yang saat ini menjadi musuh para pejuang ekonomi syariah di bumi Aceh ini. Untuk itu, perlu upaya pemberantasan wabah tengkulak di Ibukota Provinsi Aceh.

Demikian penjelasan ini disampaikanya dalam membuka kegiatan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana Muda (FPP Muda) Angkatan XXI Tahun 2020 secara virtual (zoom meeting) Selasa, (17/11/2020), di Pendopo.

Acara tersebut diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB Unsyiah) bekerja sama dengan Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Bappenas (Pusbindiklatren) dengan topik khusus “Pemberantasan Rentenir di Kota Banda Aceh”.

Ia yang juga ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan merupakan pusat dari aktivitas ekonomi dan pendidikan di Provinsi Aceh. Masalah ekonomi khususnya persoalan rentenir pun terjadi di kalangan masyarakat, dengan menyumbang persoalan ekonomi baru.

“Rentenir itu berasal dari kata Rente yang berarti bunga atau riba, nir yang menjelaskan subjek atau orang. Jadi, rentenir bermakna orang yang memungut bunga atau riba,”lanjutnya.

Dalam sistem peminjaman uang informal, pinjam-meminjam terjadi karena adanya permintaan dan kepercayaan. Pemberi pinjaman akan mendatangi orang miskin atau berpenghasilan rendah sebagai “teman dekat” atau “malaikat-penyelamat” yang menawarkan pinjaman mikro yang sangat dibutuhkan tanpa jaminan. Rentenir berarti orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang.

“Rentenir dalam berbagai nama disebut juga dengan lintah darat, bank 47, bank keliling atau bank gelap, koperasi ilegal, koperasi rentenir atau lainnya adalah sesuatu praktik riba yang sangat tua di muka bumi ini. Setua peradaban perdagangan, tukar-menukar barang dan jasa itu sendiri,”ujar mantan Dirut BPD periode 2000-2010 itu.

Dirinya mengutuk keras rentenir dengan sifat rakusnya.Perilaku rente mengambil tambahan tanpa mau tahu kondisi si peminjam, sudah tak mengherankan jika semua kitab suci kuno sampai hukum-hukum terkini memperingatkan bahaya transaksi semacam ini.

“Profesi ini masih bertahan dan terus berkembang sampai ke abad modern. Dan berbagai negara juga ada praktik rentenir. Praktek ini juga dilarang di semua agama,”imbuhnya.

Dalam rangka membasmi wabah rentenir ini, Aminullah mengatakan Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam mengatasi persoalan tersebut dengan mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) PT Mahirah Muamalah, dengan tujuan membangkitkan ekonomi masyarakat sekaligus menghidupkan dunia usaha seluas-luasnya di Banda Aceh.

“Sebelum kami dirikan, tentu kami juga melakukan survei terhadap pelaku UMKM yang selama ini telah berurusan dengan para rentenir di berbagai pasar di Kota Banda Aceh. Ternyata ada sekitar 80 persen para pedagang atau pelaku UMKM berurusan dengan rentenir.”

“Dengan dasar itulah kami terus berupaya untuk mendirikan PT Mahirah Muamalah ini,” tutup Aminullah sambil membuka acara tersebut melalui zoom application disaksikan narasumber dan para peserta.(InfoPublik)