Diskominsa Aceh Gelar Bimtek Virtual untuk Operator Gampong


Banda Aceh – Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh menggelar Bimbingan Teknik Virtual kepada para operator gampong atau desa yang ada di Kecamatan Labuan Haji Kabupaten Aceh Selatan, Senin (16/11/2020).

Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas operator di desa agar dapat mengoperasionalkan aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP) dan website Gampong.id.

Bimbingan ini juga membantu masyarakat yang ingin mempublikasikan informasi atau data terkait dengan desanya. Selain itu, bagi masyarakat yang memiliki usaha tertentu, dapat mempromosikan produknya di aplikasi tersebut.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dan Bidang Layanan e-Government Diskominfo Aceh.

Kepala Bid Layanan e-Government Hendri Darmawan pada saat membuka acara tersebut mengatakan, aplikasi SIGAP ataupun website Gampong.id dikembangkan oleh Pemerintah Aceh melalui Diskominfo.

“Harapannya adalah bahwa aplikasi SIGAP maupun Gampong.id ini sebagai implementasi dari Sistem Informasi Aceh Terpadu,” katanya.

Hendri menjelaskan, dalam Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) terdapat empat kunci yang penting. Pertama, integrasi sistem informasi. Kedua, program satu data. Ketiga keterbukaan informasi publik dan yang keempat yaitu Aceh Cerdas.

SIGAP sendiri, lanjut Hendri, merupakan implementasi dari poin ketiga yaitu keterbukaan informasi. Semua informasi yang ada di desa minimal bisa disajikan atau didistribusikan aparatur desa kepada masyarakat melalui web Gampong yang sudah ada.

“Untuk itu harapan dari kami, pemerintah provinsi adalah bahwa bapak ibu sebagai operator Gampong tadi bersemangat untuk menggunakan aplikasi SIGAP dan website dalam rangka keterbukaan informasi, satu data, dan inetgrasi sistem informasi,” tambahnya.

Aplikasi ini memudahkan pengumpulan data dan informasi dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten menjadi satu kesatuan yang dapat diakses di tingkat provinsi.

Data dan informasi yang terintegrasi akan menjadi basis data dalam penyusunan perencanaan serta penganggaran, sesuai kewenangan pembangunan yang dimiliki oleh setiap tingkatan. Selebihnya ini media juga sarana akuntabilitas dan transparansi terkait tata kelola pemerintahan.[]