Diskominfo Didorong Mampu Tangani Krisis Komunikasi


Jakarta – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di seluruh provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan mampu menangani krisis komunikasi di wilayah masing-masing.

Hal ini diungkap Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Selamatta Sembiring di Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Selamatta mencontohkan, salah satunya adalah Diskominfo harus memiliki skill manajemen krisis di tengah bencana alam atau terdapat deadlock komunikasi antara Pemda dan DPRD.

“Misalnya ada krisis komunikasi yakni beda pendapat antara Pemda dan DPRD. Diskominfo yang harus menanganinya. Atau bagaimana hal itu jangan sampai itu terjadi. Contoh lainnya saat terjadi bencana alam, (Diskominfo) harus bergerak cepat, apakah bikin media centre, pusat pelaporan atau langkah-langkah konkret lainnya,” ujarnya.

Di hadapan ratusan Kepala Dinas Kominfo pada Web Seminar (Webinar) bertajuk “Diseminasi Kebijakan Penyelenggaraan Sub Urusan IKP di Daerah” tersebut, Selamatta menegaskan selain dituntut punya sense of crisis terkait komunikasi, Diskominfo juga didorong memiliki database yang lengkap terkait kebijakan masing-masing pemerintahan daerah.

Hal ini lantaran Diskominfo punya tugas tambahan yaitu mempersiapkan naskah pidato Gubernur, Bupati/Wali Kota dalam setiap acara resmi atau momen-momen tertentu.

“Makanya Diskominfo harus kuat databasenya, jadi apa yang disampaikan oleh pimpinan daerah itu berdasarkan data-data yang akurat,” ujarnya.

Sementara Tenaga Ahli Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Ismali Cawidu mengatakan bahwa Kementerian Kominfo telah menyiapkan beberapa Juknis, antara lain Juknis monitoring Isu dan manajemen komunikasi Krisis, Juknis Pengelolaan Konten dan Media Komunikasi Publik, Juknis Pelayanan Informasi Publik dan Juknis Pengelolaan Hubungan Media dan Kehumasan Pemda.

Juknis-juknis ini dikatakannya menjadi pedoman masing-masing Kepala Dinas Kominfo dalam menjalankan fungsi manajemen komunikasi.

“Kepala Dinas Kominfo itu sekaligus merangkap sebagai PPID. PPID itu punya tugas pelayanan, sampai penyelesaian sengkata. Lewat juknis yang sudah disiapkan ini, seluruh aduan masyarakat termasuk sengketa informasi bisa berakhir di PPID, tidak harus sampai diproses di KIP (Komisi Informasi Pusat),” ujar Ismail.

Sementara, Redaktur Eksekutif infopublik.id, Ahmed Kurnia menekankan pentingnya Diskominfo memiliki sentiment analysis terkait opini publik dan aspirasi publik karena berperan penting sebagai umpan balik kebijakan publik dan komunikasi krisis.

Petunjuk teknis pengelolaan media dan komunikasi bagi Diskominfo ini merangkum bagaimana cara memonitoring krisis komunikasi dan langkah-langkah apa dalam menangani komunikasi krisis. Diskominfo harus bisa melakukan sentiment analysis selera publik terkait informasi,” ujarnya. (TR)