DPRA Gelar RDPU Rancangan Qanun SIAT


Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakayat Aceh (DPRA) menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) di Gedung Utama DPRA, Senin (26/10/2020).

Wakil ketua DPRA Safaruddin menyebutkan, dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sangatlah penting dalam memberi jaminan kepada masyarakat guna mendapatkan informasi publik yang benar.

Selama ini pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Aceh belum berjalan sesuai harapan. Hal ini disebabkan beberapa tantangan yang terjadi di lingkungan badan publik maupun masyarakat. Salah satunya yaitu belum adanya ketentuan yang cukup memaksa badan publik menyediakan, mengelola, serta memberikan pelayanan informasi publik dengan baik dan efektif.

“Walaupun sudah diatur jenis informasi yang terbuka dan dikecualikan, namun masih dipandang kurang memberikan panduan teknis saat pelayanan informasi publik di setiap badan publik,” sebutnya.

Rancangan Qanun Aceh tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu ini nantinya mengatur tentang hak dan kewajiban badan publik, hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi, informasi yang dapat diumumkan dan informasi yang dikecualikan, pengelolaan informasi publik, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi publik, Komisi Informasi Aceh, serta gugatan dan pidana.

Rancangan Qanun Aceh ini juga merupakan bagian untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan nasional yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua badan publik pemerintahan dan non pemerintah dalam menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan serta memberikan pelayanan informasi publik.[]