Geram Abdya Gelar Aksi Damai Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja


Aceh Barat Daya – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Abdya Menggugat (Geram) Omnibus Law menggelar aksi penolakan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja oleh DPR-RI beberapa waktu lalu. Aksi damai itu berlangsung di Gedung DPRK Abdya, Senin (12/10/2020).

Sebelum tiba di gedung DPRK Abdya, mereka terlebih dahulu berkumpul di lapangan persada, kemudian bergerak sambil berorasi dan menggelar atraksi di bundaran simpang Ceurana Kota Blangpidie.

Setelah itu ratusan massa yang mengendarai sepeda motor itu menuju Gedung DPRK Abdya di Jalan Bukit Hijau, Komplek Perkantoran, Blangpidie.

Aksi massa menolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI tersebut berjalan tertib dan damai, serta mendapat pengawalan ketat dari personil Polri dan Satpol PP.

Dalam orasinya, massa menuntut DPRK Abdya untuk menolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja dan bersikap membela rakyat karena UU Cipta Kerja telah membuat menderita masyarakat Abdya dan rakyat Indonesia yang sebagian besarnya adalah buruh.

Aksi ratusan massa itu disambut oleh Ketua DPRK Abdya Nurdianto, Wakil Ketua Hendra Fadli SE, dan sejumlah anggota DPRK lainnya.

Koordinator Aksi, Julianda dalam orasinya membacakan beberapa pernyataan sikap menolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja.

Dalam butir pernyataan sikap tersebut, DPR RI dan Pemerintah dianggap memfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi korporasi dan oligarki yang dilegalkan dalam UU Cipta Kerja dengan dalil mendorong pemulihan ekonomi nasional akibat dampak covid-19.

Selain itu, proses pembentukan UU Cipta Kerja itu dinilai tidak partisipatif dan ekslusif dengan tidak melibatkan buruh, dan mahasiswa, serta akademisi.

Dan, pembentukan undang-undang tersebut juga dianggap telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat sesuai pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dan tidak mencerminkan azas keterbukaan sesuai pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011.

Disamping itu, massa juga meminta DPRK Abdya dan seluruh fraksi, serta komisi ikut mendukung aksi penolakan tersebut dengan mengeluarkan rekomendasi dalam bentuk pernyataan sikap tertulis DPRK Abdya yang dikirim kepada Presiden RI Jokowi.

Kemudian, massa juga mendesak pihak aparat kepolisian agar tidak melakukan tindakan represif untuk tidak menahan para demonstran, serta membebaskan aktivis yang telah ditahan.

Menanggapi tuntutan massa tersebut, Ketua DPRK Abdya Nurdianto dari Partai Demokrat, menegaskan DPRK Abdya menolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja.

“DPRK Abdya bersama rakyat menolak UU Cipta Kerja baik secara pernyataan maupun tulisan yang telah kami tanda tangani,” tegasnya. (sal)