DPRK Abdya Minta Presiden Jokowi Batalkan UU Omnibus Law


Aceh Barat Daya – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) mengeluarkan pernyataan sikap secara tertulis menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, dan meminta Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan Perppu pembatalan UU tersebut.

Hal itu dilakukan menyusul adanya aksi damai ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Abdya Menggugat (Geram) Omnibus Law di Gedung DPRK Abdya, Senin (12/10/2020) yang menolak pengesahan UU Omnibus Law oleh pemerintah.

Surat pernyataan sikap yang ditandatangani Nurdianto dan Hendra Fadli SH selaku Ketua dan Wakil Ketua II DPRK Abdya, tertanggal 12 Oktober 2020 itu berisikan dua butir pernyataan sikap wakil rakyat itu.

Pertama “Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pimpinan DPRK Abdya menyatakan sependapat dengan Aliansi Gerakan Abdya Menggugat (Geram) Omnibus Law, yakni menolak Undang-undang Omnibus Law.”

Kedua “Untuk itu bersama ini kami kirimkan pernyataan sikap mahasiswa yang tergabung dalam Geram Omnibus Law sekaligus meminta kepada Presiden RI untuk mengeluarkan PERPPU pembatalan UU Omnibus Law Cipta Kerja.” (sal)