Unaya Selenggarakan Webinar Aspek Hukum Penanganan Covid di Aceh


Banda Aceh – Fakultas Hukum Universitas Abulyatama (Unaya) Banda Aceh, menyelenggarakan web seminar (webinar) Aspek-aspek Hukum dalam Penanganan Covid-19 di Aceh, Kamis(8/10/2020). Kegiatan itu merupakan bagian dari digital Dies Natalis Unaya ke-35.

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, Dr. M. Jafar, SH. M.Hum dalam paparannya menyebutkan berdasarkan hasil survei terdapat 20 persen masyarakat di Indonesia yang tidak mempercayai wabah pandemi Covid-19. Bahkan, ada yang berpendapat pandemi ini sebagai konspirasi dan rekayasa.

“Ini barangkali yang menjadi tantangan bagi kita untuk meyakinkan masyarakat bahwa Covid itu ada dan berbahaya. Tetapi (saat ini) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap covid terus meningkat. Mungkin belajar dari pengalaman mereka bahwa banyak diantara kerabat terpapar positif Covid,” jelas Dr. Jafar.

Kemudian, lajut Jafar, mayoritas masyarakat tidak mematuhi terhadap protokol kesehatan, sebagaimana terlihat di berbagai tempat yang memperlihatkan masih banyak masyarakat yang enggan mengenakan masker dan tidak menjaga jarak.

Atas kondisi inilah, pemerintah memandang perlu dilakukannya upaya penegakan hukum. Hal ini terlihat dengan diterbitkannya, Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 dan Instruksi Mendagri nomor 4 tahun 2020, yang menjadi legal standing pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk mengatur penegakan hukum pelanggaran prokes.

“Tapi mengingat penegakan hukum Covid ini sangat mendesak Pemerintah Aceh memutuskan membuat Peraturan Gubernur 51 tahun 2020,” tuturnya.

Sementara, Dekan FH Unaya, Dr. (Cand) Wiratmadinata, SH. MH., mengatakan Covid ini telah memaksa masyarakat untuk mengubah perilaku sehari hari dalam cara berkerja dan lain-lain. Misalnya, saat ini secara culture harus rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan sebagainya.

Perubahan kebiasaan (budaya) yang baru tentu memerlukan waktu dalam pembiasaannya, sementara disisi lain harus dilaksanakan sebagai salah satu cara menghindari penulara Covid-19. dalam konteks social enginering ini tidak lagi bisa hanya menjadi himbauan, tapi harus dibuat berdasarkan kerangka hukum tertentu

“Setiap regulasi atau produk hukum yang sudah dibuat tetapi tidak bisa berjalan secara efektif dia akan menjadi sesuatu yang tidak berguna atau dikenal dengan istilah the death law,” ujar Dr. Wiratmadinata.

“Kita tentu tidak mau jika peraturan itu tidak berguna, jadi hukum yang mati atau the death law. Maka sebenarnya ada aspek penting yang harus diperhatikan yaitu mengenai tingkat kepatuhan dan ini ada dalam kerangka sub sistem hukum yang bernama budaya hukum,” tambahnya.

Kegiatan Webinar itu turut menghadirkan Rektor Unaya, R Agung Hadi, Ph.D, dengan pemateri Praktisi Hukum, Asep Saifudin, SH. MM.,SHRP SHRA, Asisten I Setda Aceh Dr. M. Jafar, SH. M.Hum, Dekan FH Unaya, Dr. (Cand) Wiratmadinata, SH. MH., dan moderator Fazzan, MA, Ph.D. Kegiatan ini diikuti seratusan peserta.[]