Kanwil Kemenag Aceh dan BPKP Bersinergi Perkuat Tatakelola Keuangan dan Akuntabilitas Lembaga


Banda Aceh – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh saling bersinergi untuk memperkuat tata kelola keuangan dan akuntabilitas lembaga.

Hal tersebut disampaikan kedua pimpinan lembaga instansi vertikal di Aceh pada kunjungan kerja jajaran Kanwil Kemenag Aceh yang digelar di kantor BPKP Perwakilan Aceh, Senin (28/9/2020).

Hadir pada pertemuan tersebut, Kakanwil Kemenag Aceh Iqbal, Kabid PAI Muntasyir, dan Kabid PHU Arijal, serta disambut Kepala BPKP Aceh Indra Khaira Jaya dan didampingi oleh Korwas Bidang IPP, Arzad di kantor setempat.

“Kunjungan kami pada hari ini sekaligus sebagai silaturrahmi dengan Bapak, guna mempererat kembali hubungan antar lembaga yang telah terjalin, terkait tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan kami butuh pendampingan dan bimbingan,” kata Iqbal.

Dikatakan Iqbal, kami berkeinginan menjalankan lembaga dengan baik dan sesuai aturan, visi dan misi lembaga pun dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Ia mengatakan, bahwa Kemenag Aceh mempunyai banyak satuan kerja, karenanya dibutuhkan kerja ektra dan hubungan baik dengan berbagai lintas sektor dalam mengawal dan menjaga nama lembaga.

“Kementerian Agama bagaikan kertas putih, tugasnya mengurusi keagamaan dan keummatan, sekali ternoda atau ada setitik tinta hitam, maka nampak semua tercoreng dan mudah luntur nama baiknya,” jelasnya.

Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya menyambut baik dan welcome terhadap kedatangan rombongan Kemenag Aceh di lembaga yang dipimpinnya.

Indra menyatakan akan selalu mendukung dan mendorong lembaga Kemenag Aceh untuk melakukan berbagai perubahan dan perbaikan demi pelayanan masyarakat.

Dengan bersilaturrahmi, kita dapat saling berkoordinasi dan berkomunikasi, walaupun tusi dan tanggungjawab berbeda, apapun akan kita berikan dan persembahkan untuk lembaga sesuai kebutuhan.

“Harapannya tata kelola dapat terkontrol, kita membawa misi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” kata Indra.

Menurutnya, instansi vertikal harus menjadi contoh, antara Kemenag dan BPKP banyak unsur pendidikan dan pengembangan infrastruktur yang kita kembangkan. Kita butuh sinergitas berkelanjutan, kita saling berbuat untuk kebaikan.

“Kami sangat terbuka, lebih lagi kami berorientasi pada pembinaan. Kita saling membantu, memperkuat dan mencari solutif untuk membenahi, bersinergi tentu memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat,dan seyogyanya kita harus berada di garda terdepan,” jelas Putra Aceh Selatan ini.(Infopublik)