Nova Iriansyah Terus Pacu Pembangunan Strategis


Banda Aceh  – Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, terus berupaya agar kegiatan-kegiatan strategis peninggalan para pimpinan Aceh terdahulu bisa terus dipacu untuk rencana.

Proyek strategis tersebut mulai dari peninggalan mantan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan, Abdullah Puteh, Irwandi Yusuf hingga Zaini Abdullah.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto di Banda Aceh, Minggu, 13/9/2020.

“Pak Nova dengan dukungan penuh para bupati dan walikota berkomitmen untuk menuntaskan pembangunan tersebut demi kepentingan hajat hidup masyarakat, walaupun hambatan-hambatan yang bersifat politis terus menerpa,” ujar Iswanto.

Diantara proyek strategis tersebut adalah lanjutan pembangunan rumah sakit daerah, Irigasi Sigulai, Kapal Fery, Ruang Jalan yang dulu dinamakan Ladiagalaska, hingga Ongkology.

Rumah Sakit Daerah

Iswanto menjelaskan, pembangunan rumah sakit regional sudah dimulai sejak era kepemimpinan Zaini Abdullah dengan skema awal pinjaman. Namun kemudian saat Irwandi-Nova memimpin, pembangunan RSU Regional tersebut tetap menggunakan skema menggunakan dana otsus.

Berdasarkan data yang dirilis Iswanto, ada empat Rumah Sakit Daerah yang dibangun dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.1,5 Triliun. Keempat rumah sakit tersebut masing-masing terletak di Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Langsa.

Dari anggaran jumlah Rp 1,5 T tersebut baru terealisasi sebesar Rp. 657 M sampai tahun 2019 dan Rp.103 M untuk tahun 2020. Artinya, untuk menuntaskan pembangunan tersebut Aceh masih membutuhkan Rp. 817 M.

“Tujuan pembangunan rumah sakit daerah ini adalah untuk menambah rasio tempat tidur pasien. Hal ini sangat penting mengingat per tahun 2017 rasio tempat tidur pasien adalah 1,  66 / 1.000  penduduk Aceh, ”kata Iswanto.

Tujuan selanjutnya adalah untuk mendukung beban jumlah pasien yang ditampung Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh serta memperpendek rentang pelayanan kesehatan dengan RSUDZA.

Tujuan lainnya dari pembangunan rumah sakit daerah tersebut adalah sebagai pembangunan lanjutan dari apa yang sudah dibangun oleh pemimpin sebelumnya. Selanjutnya adalah guna menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada Musrenbangnas 2020 untuk manambah rasio tempat tidur pasien.

Pembangunan Irigasi Sigulai

Dalam rangka ketahanan pangan di Simeulue sebagai daerah kepulauan, maka Nova menggagas pembangunan Irigasi Sigulai yang terletak di Kecamatan Simeulue Barat dengan memanfaatkan sungai sepanjang 8,07 km. Irigasi ini ditujukan untuk penanaman padi dan palawija yang akan digunakan oleh 8 (delapan) desa, dengan Jumlah Petani 1.300 penggarap.

Iswanto kebahagiaan, kerumitan yang ada, pembangunannya selalu bertahap dan butuh waktu lama untuk bisa berfungsi. Maka pembangunannya dilaksanakan dengan sistem tahun jamak yang membutuhkan dana sebesar Rp 178,49 M, dimana pada tahun 2020 ini sudah tersedia dana sebesar Rp 43,24 M.

Dengan berfungsinya irigasi ini diharapkan Simeulue mampu memproduksi gabah  19.850  ton / tahun Swasembada Pangan: 80% kebutuhan Simeulue.

Pembangunan Jalan “Ladia Galaska”

Masih menurut Iswanto, Nova Iriansyah juga melanjutkan cita-cita pembangunan Aceh yang dimulai sejak 2002 di bawah kepemimpinan Abdullah Puteh, yaitu Jalan Ladia Galaska. Selama ini pembangunan Ladia Galaska sangat minim dana yang tersedia dan disebut penyelesaiannya sangat lama.

“Misalnya keinginan masyarakat bagian barat dan selatan Aceh akan jalan tembus Lamno – Jantho sebagai jalur alternatif yang tak kunjung terealisasi lantaran curamnya medan yang ada. Perlu dilakukan penurunan tingkat kecuraman agar layak dilalui kendaraan. Jalan pembangunan itu sudah dicita-citakan sejak tahun 80-an, ”katanya.

Ladia Galaska memiliki empat belas ruas jalan yang sangat penting bagi pembangunan Aceh. Berikut ini keempat belas ruas jalan tersebut serta besaran anggarannya:
1. Jantho – Aceh Jaya (40 km); Total biaya 148,40 M; 32,4 jt (2020); AC-BC 8 km; galian biasa  (1.148.146  m3); batu lunak  (121.100  m3); kotak 10 unit; bronjong (2.000 m2); drainase (2.560 m3)

2. Sp.Tiga Redelong – Pondok Baru – Samar Kilang (60 Km); Total biaya 252 M; 20 jt (2020); AC-BC 18 km; AC-WC 60 km;

3. Batas Gayus – Babah Roet = 28,4 Km; Total biaya 125,3 M; 19 jt (2020); AC-BC 4,7 km; AC-WC 28,4 km; unit kotak 4; bronjong / TPT (4.766 m3); drainase (5.692 m3).

4. Trumon – Bts.Singkil (Segmen 1) = 36,6 km; Total biaya 139 M; 24,8 Jt (2020); AC-BC 11,6 km; AC-WC 36,6 km; bronjong / TPT (4.997 m3); unit kotak 21; saluran  (10.000  m2).

5. Trumon – Bts.Singkil (Segmen 2) = 16,6 km; Total biaya 139 M; 21,2 jt (2020); AC-BC 16,6 km; AC-WC 16,6 km; bronjong / TPT (6.570 m3); unit kotak 21; drainase (5.450 m3).

6. Sinabang-Sibigo = 105,8 Km; Total biaya 83 M; 11,6 jt (2020); AC-BC 13 km; AC-WC 13 km.
7. Nasreuhe – Lewak-Sibigo = 141,38 Km; Total biaya 165 M; 19,4 jt (2020); AC-BC 24 km; AC-WC 24 km.

8. Peureulak – Lokop – Batas Gayus (Segmen 1) = 42 Km, Total biaya 201 M; 29,7 Jt (2020); AC-BC 22,5 km; AC-WC 20,81 km, box 10 bh, drainase 2.406 m3; Bronjong / TPT  14.769  m3

9. Peureulak – Lokop – Bts.Gayus (Segmen 2) = 41 km; Total biaya 205 M; 29,71 Jt (2020); AC-BC 30 km; AC-WC 28,6 km; kotak 20 unit; saluran 1.512 m3; bronjong / TPT (4.149 m3);

10. Peureulak – Lokop – Bts.Gayus (Segmen 3) = 27,4 km; Total biaya 223,6 M; 29,71 Jt (2020); AC-BC 27,4 km; AC-WC 27,4 km; unit kotak 7; TPT (5.757 m3); drainase (3.232 m3).

11. Bts Atim – Pining-Blangkejeren = 61,4 Km; Total biaya 181,8 M; 25,8 jt (2020); AC-BC 20,4 km; AC-WC 22,6 km; bronjong / TPT (6.415m3); drainase (7.476 m3), beton K250 (2.234 m3).

12. Bts ATim – Kota Karang Baru = 41,3 km; Total biaya 69,8 M; 25 jt (2020); AC-BC 14,3 km; unit kotak 8.

13. Blangkejeren – Tongra – Bts.Abdya = 91,3 Km; Total biaya 396 M; 32,7 Jt (2020); AC-BC 41,9 km; AC-WC 90,2 km; bronjong / TPT (1.350 m3); kotak 20 unit; drainase  (46.371  m3).

14. Bts Asel – Kuala Baru – Singkil – Telaga Bakti (P.  045.13  ) = 42 Km; Total biaya 72,6 M; 25 jt (2020); AC-BC 28,9 km; urpil 28,95 km; psngn batu (1.207 m3).

Iswanto menjelaskan, keempat belas ruas tersebut dan juga irigasi Sigulai sudah memiliki Kesepakatan Bersama dengan DPRA MoU No:  903/1994  / MoU / 2019 Tgl 10 Sept 2019.

Ongkologi

Ongkology adalah Pusat Rujukan kanker untuk Provinsi Aceh. Selama ini para pasien dirujuk ke Jakarta dengan waktu tunggu 3-6 Bulan untuk kepentingan Radiasi dan Pasien membayar ongkos penginapan.

Dengan adanya ongkologi di Aceh akan berdampak pada kecepatan penangan pasien (waktu tunggu menjadi pendek), dan biaya lebih murah (Tidak ada biaya hidup tambahan). Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan ongkologi ini berkisar Rp. 242 M.

“Sangat disayangkan jika proyek ini tidak didukung semua pihak, mengingat untuk kepentingan penderita kanker yang semakin meningkat,” kata Iswanto.

Iswanto menjelaskan, tender pembangunan ongkologi sebelumnya tidak pernah gagal dan kemudian dilelang ulang dan digugat, padahal Pemerintah Aceh tetap ingin agar rekanan yang mengerjakan Ongkologi ini adalah yang profesional.

Kegiatan ini juga dilaksanakan secara tahun jamak agar dapat difungsikan Ciptanya. Kesepakatan Bersama ANTARA Pemerintah Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh TENTANG Pekerjaan Pembangunan & Pengawasan beberapa Proyek melalui Penganggaran Tahun JAMAK (multiyears) Tahun Anggaran  2019-2021  tertuang hati Kesepakatan Kerjasama Nomor: 14 / MoU / 2018 Tanggal 26 Agustus 2018.

Kapal Fery

Dalam upaya penyediaan angkutan laut yang refresentatif, Pemerintah Aceh membangun tiga unit kapal rute rute rute Pantai Barat – Simeulue (1300GT) senilai Rp. 77,25 juta (34,7 juta + 42,5 juta).

Lintas Ulee Lheue – Balohan (1100GT) dengan nilai Rp. 61,8M (27,8M ​​+ 33,99M) dan Lintas Singkil – Pulau Banyak (600GT) dengan nilai Rp 41,2M (18,5M + 22,6M).

Tujuan atau dampak yang diharapkan dari pembangunan kapal ini adalah untuk mengurangi kebutuhan antar wilayah, peningkatan konektivitas antar kepulauan, hingga pembangunan sektor pariwisata dan pengiriman logistik.

Ketiga Fery ini yang diberi nama KMP. Aceh Hebat – I, KMP. Aceh Hebat – II, dan KMP. Aceh Hebat – III juga dilaksanakan tahun jamak, dengan Kesepakatan Bersama Pemerintah Aceh dan DPRA No. 14 / MOU /  2018 – 2688/2018  Tanggal 28 November 2018.

Pembatalan Sepihak

DPRA ingin agar kegiatan ini dibatalkan dan sudah diterbitkan Surat Keputusan Ketua DPRA, dengan alasan Proyek Multiyears tidak berdasarkan persetujuan / rekomendasi komisi terkait dan tanpa paripurna DPRA dan bahkan telah dibatalkan melalui rapat paripurna DPRA.

Padahal, berdasarkan pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah no. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kegiatan Tahun Jamak atau MYC harus mendapatkan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD dan ditanda-tangani secara bersamaan dengan penanda-tangan KUA dan PPAS dan tidak melebihi masa jabatan kepala daerah dan RPJMA.

Kesepakatan bersama tersebut telah ditandatangani oleh 4 (empat) pimpinan DPRA (Muhammad Sulaiman, SE. MSM, Dalimi, SE. Ak, Teuku Irwan Djohan, ST, Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si) dan Gubernur Aceh dalam Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Aceh dan DPRA Nomor  903/1994  / MOU / 2019 tentang Pekerjaan Pembangunan dan Pengawasan Beberapa Proyek Melalui Penganggaran Tahun Jamak (Multi Years) TA  2020 – 2022  , tanggal 10 September 2019.

Kesepakatan bersama ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54A ayat (3) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Secara ketentuan tidak dikenal pembatalan kesepakatan bersama secara sepihak, baik dalam rapat paripurna maupun bukan dalam rapat paripurna.

Dalam hal ini, sebuah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa syarat sahnya perjanjian adalah:

1). Kesepakatan para pihak;
2). Kecakapan;
3). Suatu hal tertentu; dan
4). Sebab yang halal.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, ke 4 (empat) syarat perjanjian Kesepakatan Bersama proyek Multi Years  2020-2022  , telah terpenuhi syarat subjektif dan objektif.

Sebuah. Sebuah dapat dibatalkan dan batal demi hukum yaitu:
1) Apabila suatu kesepakatan tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan para pihak dalam perjanjian dan kecakapan para pihak dalam perjanjian), maka perjanjian tersebut “DAPAT DIBATALKAN”. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu, berjanji sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya tidak bebas).

2) Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif (Suatu hal tertentu dan sebab yang halal) maka perjanjian tersebut adalah “BATAL DEMI HUKUM”. Batal demi hukum artinya adalah dari semula itu tidak ada di salah satu jalan dan tidak pernah ada aa perikatan.

b. Kesepakatan bersama proyek Multi Years  2020-2022  , Ditanda Tangani Bersamaan dengan KUA / PPAS sudah menjadi bagian dari QANUN APBA 2020 – bagian paripurna APBA, telah dimasukkan ke dalam Rancangan Qanun APBA 2019 dan sudah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri melalui Kepmendagri Nomor  903–5297  Tahun 2019 Selanjutnya telah disetujui dan disetujui bersama antara Gubernur Aceh dan DPRA, serta telah ditetapkan menjadi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019, tanggal 9 Oktober 2019.

c. Bentuk Kesepakatan Bersama yang sudah ditanda-tangani hukum adalah “Perjanjian adalah UU Bagi Para Pihak”

d. Pembatalan dengan SK Pimpinan DPRA

e. 7.Ke12 Ruas sudah lama dibangun ada yang sejak tahun 1980, MYC dalam upaya percepatan dan studi dana dalam jumlah yang cukup.

Meskipun telah dibatalkan melalui keputusan DPRA Nomor 12 / DPRA / 2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Pembatalan Pembangunan dan Pengawasan Beberapa Proyek Melalui Penganggaran Tahun Jamak (Multiyears) Tahun Anggaran  2020-2022  , namun Pemerintah Aceh tetap menjalankan proses pelelangan proyek tersebut. []