Frekuensi Khusus Disiapkan untuk Layanan Medis Online


Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate mengatakan layanan medis online (telemedicine dan teleeducation) akan memiliki frekuensi khusus.

Saat ini pihak Kementerian Komunikasi dan Informarika (Kemenkominfo), tengah merancang peta jalan (roadmap) untuk mengalokasikan spektrum frekuensi khusus tersebut.

“Dalam rangka pelayanan publik, Kominfo menyiapkan roadmap untuk sediakan alokasi frekuensi khusus bagi pelayanan publik, khususnya untuk teleeducation dan telemedicine,” ujar Johnny G. Plate dalam diskusi virtual, Sabtu (22/8) sebagai dilansir CNNIndonesia.com.

Johnny menjelaskan pihaknya melakukan farming dan refarming spektrum salah satunya demi mendapatkan dividen digital. Ia mengatakan salah satu cara untuk mendapatkan dividen digital dari spektrum frekuensi adalah dengan mendorong percepatan digitalisasi televisi atau Analog Switch-Off (ASO).

Oleh karena itu, ia mengatakan pemerintah mendorong penyelesaian legislasi primer pendukung di RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di bidang telekomunikasi/penyiaran. Penyelesaian Omnibus Law di bidang telekomunikasi/penyiaran diharapkan mampu mendorong akselerasi digitalisasi televisi nasional.

“TV nasional ini kita bergerak di spektrum 700 MHz yang disebut golden spektrum untuk telekomunikasi. Karena usaha bersama bangsa ini untuk melakukan migrasi dari analog ke digital akan membuat digital dividen digital bagi pengelolaan spektrum dalam rangka peningkatan ekonomi digital kita,” kata Johnny.

Mengutip CNNIndonesia, Mantan Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Ishadi SK menyampaikan TV digital bisa memberikan negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga dividen digital berupa spektrum frekuensi.

Ishadi yang juga merupakan Komisaris Transmedia mengatakan dividen digital frekuensi bisa didapat ketika TV analog mulai beralih ke digital. Sebab TV analog memakan banyak frekuensi yang sesungguhnya bisa digunakan untuk perkembangan ekonomi digital hingga menggelar jaringan 5G.

“Potensi PNBP kita bisa Rp40 triliun sampai Rp70 triliun. Efisiensi frekuensi ini bisa digunakan pemerintah untuk kepentingan-kepentingan lain,” kata Ishadi.